Sedikit Cerita Pulau Kundur, Kepulauan Riau

Pulau Kundur-adalah nama salah satu pulau yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Suku Melayu mendominasi sebagian besar penduduknya. Jadi, jangan aneh kalau penduduk di Pulau Kundur menggunakan bahasa yang tak jauh berbeda dengan Negeri Jiran Malaysia.

Pulau Kundur sangat terkenal dengan buah duriannya yang khas dan dikenal dengan nama Durian Tanjung Batu. Seperti namanya, buah yang satu ini banyak terdapat di Tanjung Batu yang merupakan pusat kota Pulau Kundur. Jika sudah datang musimnya maka orang pun berbondong-bondong untuk mencicipinya. Para produsen Durian Tanjung Batu juga mengirim dan menjualnya ke kota-kota terdekat, seperti Batam, Karimun, dan Tanjungpinang.

Selain terkenal dengan duriannya, Pulau Kundur juga dikenal sebagai penghasil timah. Pengolahan timah terletak di Daerah Prayun. Jarak antara Tanjung Batu dengan Prayun dapat ditempuh selama lebih kurang satu setengah jam perjalanan. Setiap minggu kapal-kapal pengangkut timah pulang pergi ke Pulau Bangka yang juga merupakan salah satu penghasil timah terbesar. Kesamaan antara Pulau Kundur dengan Pulau Bangka tidak hanya pada segi sebagai penghasil timah saja, tetapi juga dari segi tekstur kotanya pun tak jauh berbeda. Termasuk tekstur pantai di Pulau Bangka yang memilik banyak bebatuan granit besar, begitu juga halnya di Pulau Kundur.

Selain bersebelahan dengan Malaysia, Pulau Kundur juga berbatasan dengan Singapura. Jaraknya dapat ditempuh  lebih kurang satu setengah jam perjalanan menggunakan ferry. Walaupun, tak semegah Pulau Batam beberapa pelancong dari negeri singa tersebut tak segan untuk menyinggahi pulau ini.

Kedekatan dengan kedua negara tersebut cukup memengaruhi kondisi Pulau Kundur. Mulai dari merek-merek makanan yang dikirim dari dua negara tersebut hingga siaran-siaran televisinya yang banyak menghiasi layar kaca di setiap rumah penduduk Pulau Kundur. Jika, penduduk di Pulau Jawa hanya bisa menikmati kartun Doraemon dalam bahasa indonesia, masyarakat Pulau Kundur dapat menikmati kartun jepang tersebut dalam tiga versi bahasa. Mulai dari bahasa melayu yang ditayangkan salah satu stasiun televisi Malaysia dan bahasa Mandarin yang ditayangkan oleh salah satu stasiun televisi Singapura.

Pulau Kundur memang tidak sepopuler "kakaknya" Pulau Batam. Namun,  kecintaan saya dengan tanah tempat saya tumbuh besar itu tak dapat tergantikan oleh daerah lain dimanapun. Karena segala mimpi, cita-cita, serta keceriaan masa kecil yang menyenangkan tertoreh di Pulau Kundur.

Asal Usul Nama Pulau Kundur

Asal Usul Nama Pulau Kundur

Pulau Kundur -Terletak di sebelah selatan Pulau Karimun. Jarak tempuh dari Karimun ke Kundur mencapai 2 jam, ada beberapa alternatif untuk mencapai pulau ini, yang pertama menggunakan kapal fery cepat langsung menuju ke Tanjung Batu, dan yang ke dua menyebrang dari karimun  menuju Selat Beliah lalu melanjutkan perjalanan darat ke ibukota kecamatan.

Ada beberapa versi tentang asal usul nama Pulau Kundur diantaranya adalah nama Kundur berasal dari nama sebuah pulau kecil yang terletak di sebelah barat dan berdekatan dengan pulau Timun. Kedua pulau ini mempunyai legenda tersendiri. Diceritakan dahulu hidup seorang petani yang sangat berhasil dalam bercocok tanam, suatu hari sekembali dari kebunnya ia memikul hasil dari kebunnya yang berupa buahkundur dan buah timun, dalam perjalanan pikulannya patah sehingga bawaannya jatuh berserakan. Karena kesal, buah kundur dan timun itu dilempar ke laut, dan dari kedua buah tersebut muncullah Pulau Kundur dan Pulau Timun. Di wilayah Kecamatan Kundur ini juga terdapat desa yang bernama Desa Kundur.

Versi lainnya adalah sebagian masyarakat percaya bahwa pulau tersebut dahulu sangat banyak ditanami buah kundur. Penanaman buah kundur sangat dimungkinkan untuk perdagangan, sehingga diperlukan lahan yang besar hingga menghabiskan satu pulau untuk penanaman buah ini. Menurut cerita, dari sinilah asal usul nama Kundur terbentuk.

Versi yang terakhir adalah karena bentuk Pulau Kundur yang menyerupai buah kundur, hal ini diyakini karena para nelayan yang mengelilingi pulau ini mengatakan bahwa bentuk pulau ini menyerupai buah kundur.

Sumber Buku Sejarah Daerah Kabupaten Karimun 3

             Perbandingan bentuk buah kundur dan Pulau Kundur

Buah Kundur

Pulau Kundur

SEJARAH TANJUNG BATU KUNDUR

SEJARAH TANJUNG BATU KUNDUR

Tanjungbatu- Merupakan salah satu kota yang berada dipulau kundur, walaupun hanya sebuah pulau tetapi didalamnya banyak meninggalkan sejarah masa lampau.

1. masa penjajahan belanda

pada abad ke-16, kekuasaan asing mulai masuk keindonesia dimulai dari portugis, spanyol lalu belanda. disebagian wilayah indonesia, semua kebun dikuasai oleh belanda. tapi hal itu tidak terjadi di tanjung batu. pada awal abad ke-19, berdirilah sebuah pabrik yang dipegang oleh seorang yang berkebangsaan jepang. bernamaYAMAMOTO. dengan diberi nama NAN KOKO GUNGU KAISA.  kebun yamamoto sangat luas, kebun karetnya hingga 6 hektar, kebun pinangnya sebesar kebun pinang dan tanjung sari (sekarang). dalam satu bulan karet dan pinang yang di dapat mencapai 80 ton. oleh karena itu untuk mempermudah angkutan maka di bangunlah sebuah parit yang sekarang bernama parit jepon.

pada waktu itu penduduk pribumi diperbolehkan sekolah, sekolahnya hanya 3 kelas dan berada di depan sebuah masjid (sekarang masjid nurussalam). kemudian di pindahkan kekawasan pabrik (sekarang hotel pelangi dan prima), tepatnya di belakangnya. (sekarang kantor pos). gurunya waktu itu bernama bakar, simon dan sinaga.

mata uang yang digunakan adalah dollar singapura, oleh karena yamamoto hanya sendiri yang bukan penduduk pri bumi maka keadaan pada waktu itu sangat aman.

2. penjajahan jepang

tapi ketentraman tidak berlangsunglama, pada tahun 1941 pangkalan AL amerika di bom oleh jepang, akibatnya yamamoto kembali ke jepang dengan alasan ketentaraan. dan nan koko gungu kaisa ditutup. pada tanggal 8 maret 1942 pemerintah hindia belanda menyerah tanpa syarat kepada jepang. hal ini awal dari penjajahan jepang di indonesia. kemenangan jepang ini membuat yamamoto kembali ke tanjungbatu i9a mendirikan pabrik lagi dengan nama baru, NAN YO KABU KUSI KAISA. pada waktu itu tentara jepang banyak yang datang ketanjung batu, mereka datang dengan menggunakan kapal yang bernama MAYANG BETAWI.

sewaktu tentara jepang berada di tanjung batu, mereka mendirikan markas (sekarang kantor polisi), para tentara jepang sangat kejam, mereka memancung dan mencambuk penduduk yang tidak mau tunduk kepada mereka. mereka juga menutup sekolah, tapi para guru tatap berusaha untuk terus mengajar, akhirnya berdirilah sekolah baru yang diberi nama SEKOLAH RAKYAT (sekarang di belakang hotel gembira). keturunan tionghoa diperboleh kan oleh tentara jepang untuk mendirikan sekolah, yang di beri nama SEKOLAH VAIVEN (sekarang SD 003 dan 004).

kebengisan tentara jepang tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 15 agustus 1945, jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. hingga pada tanggal 17 agustus 1945 kemerdekaan indonesia di proklamirkan. kekalahan jepang membuat yamamoto kembali ke jepang. dan pabriknya di teruskan oleh seorang keturunan tionghoa.

3.  agresi militer belanda

pada tanggal 29 september 1945, terjadi pendaratan tentara sekutu di indonesia. tak lama dari itu tentara belanda sudah sampai di tanjungbatu. mereka juga mendirikan markas seperti jepang dengan lokasi yang berbeda dari markas jepang, yaitu disebuah bukit (sekarang sebuah klenteng). dengan dibangunnya markas belanda di bikit itu, maka sekolah rakyat yang berada di bawah bukit itu di pindahkan ketempat lain (SMEA lama/ sekarang di depan BRI).

belajar dari pengalam pahit kekejaman tentara jepang, kali ini perlawanan rakyat mulai terjadi denagn dikomandai oleh ABDUL MANAF dan ABDUL LATIF. mereka berjuang mengusir penjajah belanda dari tanjung batu. tetapi abdul manaf gugur ditembak belanda. di sungai buluh (kel.alai). ia lalu dimandikan dan di sholatkan di masjid (masjid nurussalam lama). dan dimakamkan di antara kebun karet (sekarang pusara bakti).

pertempuran antara belanda dan rakyat terus terjadi, hingga akhirnya pada tanggal 23 agustus 1949 di deenhaag, diselenggarakan konfrensi meja bundar (KMB), dan pada tahun 1950 belanda keluar dari tanjung batu.keluarnya belanda ini disambut gembira oleh penduduk. dan diadakan upacara kedaulatan dilapangan (sekarang balai pemuda dan olahraga) menyambut kebebasan tanjung batu dari penjajah.

SEJARAH BATU LIMAU

SEJARAH BATU LIMAU

KUNDUR (HK) - Bagi masyarakat Kundur dan sekitarnya tentu tidak asing lagi dengan objek wisata Batu Limau. Daerah ini tersohor dengan aneka jenis bebatuannya yang konon mengandung magis. Uniknya, bebatuan tersebut menyerupai aneka bentuk.

Ya, di Batu Limau yang terletak di Desa Batu Limau, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun sedikitnya terdapat enam bebatuan yang sudah terkenal. Nama bebatuan itu antara lain; (maaf) batu kemaluan laki-laki dan perempuan, batu bilik (dalam bahasa Melayu artinya kamar), batu kapal, batu limau, batu keris, batu pengantin dan banyak lagi lainnya.

Nama objek wisata Batu Limau diabadikan oleh warga setempat sebagai nama desa, yakni Desa Batu Limau, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Ungar. Sedangkan Kecamatan Ungar sendiri merupakan pemekaran dari Kecamatan Kundur, yang baru saja disahkan dan dipimpin oleh seorang camat bernama Raja Jemishak sejak akhir Desember 2012 silam.

Untuk menjangkau lokasi objek wisata Batu Limau, warga dari luar Pulau Kundur terlebih dahulu transit di  Tanjungbatu, kemudian menuju pelabuhan bot pancung yang memang dikhususkan menuju Pelabuhan Alai dan Sungai Buluh. Perjalanan melalui laut ditempuh sekitar 10 menit dengan tarif Rp3 ribu per orang.

Setibanya di pelabuhan Sungai Buluh atau Alai, pengunjung akan diantar ojek sepeda motor sekitar 10 menit perjalanan dengan tarif  Rp10 ribu. Setelah sampai di lokasi, pengunjung tidak dikenakan tarif alias gratis. Hanya saja, jika pada saat ada acara keramaian atau pesta pantai, maka pengunjung dikenakan biaya pembelian karcis masuk sebesar Rp5 ribu.

Panorama pantai yang dipenuhi dengan bebatuan sangat cocok menjadi alternatif menghabiskan masa liburan dan bersantai bersama keluarga di sana. Dengan memandangi lautan luas yang berbatasan langsung dengan Pulau Penyalai, Kabupaten Indra Giri Hilir (Riau Daratan), pengunjung akan disuguhi aktivitas nelayan yang melaut di sekitar perairan Batu Limau.

Camat Ungar, Raja Jemishak mengatakan, keberadaan bebatuan di objek wisata Batu Limau yang kini diabadikan menjadi nama salah satu desa di kecamatan tersebut, memiliki cerita legenda dan misteri mengenai raja-raja Melayu zaman dahulu.

Diceritakan pria yang akrab disapa Jimi ini, pada zaman raja-raja Melayu dahulu, ada satu rombngan kerajaan Melayu Lingga berlayar dan suatu ketika mereka kehabisan perbekalan air. Melihat di sekitar perairan ada pulau yang cukup besar, sehingga kapal kerajaan tersebut pun merapat.

"Setibanya di pulau tersebut (sekarang bernama Pulau Ungar), anak raja yang perempuan pun ikut turun ke pantai dan menyempatkan diri berkenalan dengan seorang nelayan kampung, yang pada akhirnya mereka saling mencintai namun tak direstui oleh sang raja, karena itu melanggar pantang kerajaan dengan alasan anak raja tidak boleh menikah dengan masyarakat biasa. Atas hal ini putri raja pun jatuh sakit karena cinta yang tak direstui dan setiap hari sakitnya makin parah. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan serta rasa sayang sang raja kepada anaknya, maka direstuilah hubungan anaknya sehingga menikahlah mereka," ujar Jimi yang juga sebagai putra asli kelahiran dari Pulau Ungar.

Pria kelahiran 1970 ini pun melanjutkan ceritanya, bahwa atas pernikahan anak raja tersebut, ternyata mendapat sumpahan nenek moyang mereka dengan alasan telah melanggar pantang kerajaan, sehingga seluruh rombongan raja yang merapat ke Pulau Ungar termakan sumpah dan menjadi batu, termasuk berbagai perhiasan dan perlengkapan yang dibawa berlayar pada saat itu. Sehingga pada akhirnya hantaran untuk pesta pernikahan anak raja yang di dalamnya terdapat buah limau (dalam bahasa Melayu buah jeruk) ikut menjadi batu, sebagaimana saat ini jika dilihat dari dekat, Batu Limau memang hampir mirip seperti buah kegemaran putri kesayangan raja yang di bawahnya dialas dengan talam (nampan-red).
Demikian pula batu besar yang kini disebut sebagai batu kapal. Selain itu ada batu bilik, batu pengantin, batu lesung  dan banyak lagi.

"Waktu orang tua-tua dulu katanya masih ada pinggan mangkok (piring dan baskom, red) yang masih bisa dipergunakan oleh masyarakat setempat jika ada hajatan atau pesta pernikahan. Sehingga warga pada saat itu pun sangat terbantu dengan peralatan makan peninggalan raja tersebut. Namun sekarang tak ada lagi, katanya ada yang pinjam tapi pada saat dikembalikan jumlahnya berkurang, akhirnya pinggan yang jumlahnya banyak di Batu Limau itu hilang begitu saja dan tidak bisa lagi dipinjam oleh masyarakat setempat," jelas Jimi.

Luput dari Perhatian

Sampai saat ini, bebatuan yang penuh makna sejarah kerajaan Melayu zaman dahulu masih bisa dilihat dengan jelas, namun sangat disayangkan kondisi objek wisata Batu Limau tampak tidak terawat. Sampah sabut kelapa tampak berserakan di atas pasir pantai dan tidak ada satu pun tong sampah yang disediakan.

Di samping itu, tidak ada tempat berlindung dari terik matahari, sehingga pengunjung terpaksa berteduh di bawah  pepohonan rindang untuk melepaskan lelah. Jika hujan turun, pengunjung terpaksa berteduh di area parkir yang tidak cukup luas.

Tapi pria yang kini memimpin di tanah kelahirannya itu tidak putus asa dan mengaku akan berbuat semampunya, guna memajukan objek wisata di kampung halamannya.

"Ini akan jadi ikon Pulau Ungar dan khususnya Kecamatan Ungar sendiri. Karena kecamatan lain tidak memiliki bebatuan unik seperti ini, sehinga nantinya akan jadi daya tarik sendiri yang kemudian akan bermuara pada pendapatan masyarakat setempat. Banyak pengunjung tentu banyak pembeli sehingga warga pun berkesempatan menjajakan dagangan atau oleh-oleh dari Desa Batu Limau," ucap Jimi.

Untuk sementara waktu, Jimi mengaku akan melakukan pembangunan fasilitas objek wisata tersebut berupa bangsal atau tempat beristirahat, juga bisa dijadikan sebagai tempat berteduh.

Adapun kendala yang dihadapi saat ini, menurut Jimi adalah panggung rakyat. Jika ada kegiatan atau pesta rakyat, warga terpaksa mendirikan atau sewa panggung dengan biaya yang cukup mahal. Namun jika hal ini dapat diatasi oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Disparbud) Kabupaten Karimun untuk membangun panggung permanen, maka tak perlu lagi mengeluarkan anggaran besar.

"Kalau sudah ada panggung permanen kita akan buat pesta rakyat sebulan sekali. Sehingga wisatawan dari luar pun akan datang ke sini. Usulan ini sudah saya masukkan saat musrenbang kemarin tentang pengembangan objek wisata, mudah-mudahan dipenuhi. Ini juga untuk meningkatkan pemasukan desa," harap Jimi.

Dijelaskannya pula, setiap hari libur atau akhir pekan, objek wisata Batu Limau selalu dikunjungi, tapi hanya didominasi oleh wisatawan lokal. Hal inilah yang menjadi perhatiannya untuk serius menggarap salah satu situs sejarah kerajaan Melayu tersebut.

Jimi juga menceritakan, pada saat dirinya masih berprofesi sebagai pekerja swasta dan sempat bekerja di Hotel Gembira, dia memiliki strategi tersendiri untuk membuat pengunjung hotel merasa penasaran dan pasti berkeinginan datang ke bebatuan unik itu. Dengan cara mengabadikan semua batu yang ada menggunakan kamera seadanya, kemudian dicetak dengan ukuran besar dan ditempel di setiap sudut hotel, sehingga banyak turis asing terutama dari Singapura dan Malaysia tertarik.

Cara ini menurut Jimi cukup efektif pada saat itu. Sehingga setiap akhir pekan kerap ditemui wisatawan asing yang hanya bersantai atau memang ingin melihat dengan mata kepala mereka bentuk bebatuan unik tersebut.

"Alhamdulillah dengan cara itu tidak sedikit dari turis asing yang minta diantarkan ke Batu Limau, penambang bot pancung pun mendapat penghasilan, karena mereka banyak yang sewa dan bukan naik reguler. Tapi saat ini seiring pengunjung mulai tidak ada, Batu Limau seolah tidak lagi dikenal, padahal ini situs sejarah dan ikon masyarakat Melayu," tutur Jimi, miris

Ada Tangga Ajaib di Pantai Gading Pulau Kundur

Ada Tangga Ajaib di Pantai Gading Pulau Kundur Karimun

TANJUNGBATU- Unik tapi ajaib. Kalimat tersebut mungkin bisa mengambarkan sebuah keramat yang cukup lama terdapat di pantai  Gading, Tanjungbatu, Kecamatan Kundur. 

Keajaiban itu terdapat pada tangga di keramat. Bahkan keunikanya ini bisa menjadi ajaib. Karena jumlah tangga di Gading ini berbeda beda. Jika kita naik ke Tangga jumlah sekitar 60, turun dari tangga itu jumlahnya bisa mencapai 65 atau bisa kurang. Akan tetapi  tidak semua orang bisa mendapatkan keanehan tangga ini. Ada orang tertentu bisa merasakan keanehan tangga tersebut. 

Menurut warga setempat, keanehan pada tangga ini memang diketahui mereka. Warga di Gading mengakui jikalau tangga itu sudah cukup lama ada. Bahkan mitos keanehan dan sejarahnya juga belum banyak diketahui masyarakat.

Untuk menuju ke wilayah Gading, cukup menggunakan kendaraan saja. Jaraknya tidak begitu jauh dari Tanjungbatu Kota. Wilayah ini terdapat pantai dengan pasir putih dan dikelilingi hampir selurun batu. 

Ajaib nya Tangga-tangga yang ada di Pantai itu selalu dikunjungi warga baik warga Kundur bahkan diluar Kundur. Pengunjung itu hanya untuk melihat keunikan pada tangga yang terdapat digading, Tanjungbatu. 

Setibanya naik sampai ke atas tangga,  terdapat banyak makam-makam lama. Dipingir tangga dihiasi deng warna Kuning telur seperti masjid Pulau Penyengat.

Memang warna kuning selalu menjadi warna yang banyak digunakan masyarakat melayu untuk mengkramatkan benda-benda lama atau sejarah.  

Untuk sampai ke Tangga ini, kita harus berjalan kaki disepanjang pantai yang berbatuan sekitar 300 Meter. Karena melalui jalan pantai inilah bisa mencapai tempat tersebut.

Selain itu, keajabaiban tangga ini sering juga menjadi tempat sebagian masyarakat untuk menunaikan hajat mereka. Kepercayaan sebagian masyarakat terhadap keramat ini juga sudah cukup lama.

"Iya, tangganya memang berbeda. Jika naik 60 turun bisa mencapai 65 atau kurang,"kata Jenal warga Kundur. 

Namun menurut sebagain warga pulau Kundur ini, keramat tangga itu sudah banyak dikenal masyarakat di Kundur. Bahkan tidak semua orang bisa mendapatkan perbedaan jumlah tangga hanya orang yang dikendaki keramat tersebut. 

Untuk melestarikan benda bersejarah yang ada pada tangga itu. Warga memasang  keramik pada tangga tersebut. Agar tangga ini tidak hilang ditelah zaman. "Dahulu tangga ini tidak dikeramik. Namun mungkin untuk melestarikan keramat ini, warga memasangnya dengan keramik,"kata warga Gading. 

Mitos pada tangga yang ajaib ini belum banyak diketahui warga. Tetapi perbedaanya jumlah tangga sunguh hanya kebesaran tuhan yang maha esa.

KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

PROFIL KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

KABUPATEN KUNDUR KEPULAUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indo-nesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Merujuk pada Peraturan Pemerintah ini maka dapat disimpulkan pemekaran daerah adalah membentuk daerah baru yang otonom atau terpisah dari daerah induk baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejarah era pemekaran daerah di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat fase yaitu era perjuangan kemerdekaan (1945-1950), era demokrasi terpimpin dan orde lama (1950-1966), era orde baru (1966 -1998) dan era reformasi (1999-sekarang). (Said Saile, 2009 : 24-27) Pasca tumbang rezim otoritarian yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998 fenomena pemekaran daerah di Indonesia semakin berkembang. Sejak tahun 1999 sampai tahun 2011, untuk tingkat provinsi telah terbentuk sebanyak 7 provinsi baru dan tingkat kabupaten/kota terbentuk 142 kabupaten/kota. (Bappeda Prov. Riau, 2011) Meskipun adanya moratorium pemekaran daerah hingga tahun 2025, namun hingga kini masih banyak daerah di Indonesia yang berniat membentuk daerah otonom baru. Seperti yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Wacana Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kab/Kota Induk	Wacana/Gerakan
		Pemekaran
1	Bintan	Bintan Utara
2	Karimun	Kepulauan Kundur
3	Lingga	Dabo Singkep
4	Natuna	Pulau Tujuh

Sumber: Data olahan Tahun 2012

Sebagai perbandingan kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Riau, dimana masih terdapat daerah yang terus berjuang untuk memekarkan diri menjadi daerah otonom baru. Gerakan tersebut terus bergulir ditengah-tengah masyarakat. Berikut akan ditampilkan beberapa gerakan pemekaran daerah di Provinsi Riau.

Rekonstruksi Nilai-nilai Masyarakat Lokal dalam Semangat Otonomi Daerah Menuju Penguatan Sistem Hukum Nasion

Tabel 2

Gerakan Pemekaran Daerah di Provinsi Riau

No	Kab/Kota Induk	Wacana/Gerakan Pemekaran
1	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Mandau
2	Kampar	Kampar Kiri dan Tapung
3	Rokan Hulu	Rokan Darussalam
4	Indragiri Hilir	Indargiri Hilir Selatan dan Kota Tembilahan

Sumber : Data Olahan

Penjelasan dilatar belakang ini sudah meng-gambarkan bahwa jumlah pemekaran daerah di Indo-nesia pasca reformasi terus meningkat. Berbagai daerah di Indonesia terus berupaya untuk menjadi daerah otonom baru. Berbicara lebih dalam tentang pemekaran daerah tentunya terdapat pihak yang pro dan kontra. Sikap pro dan kontra yang ditunjukkan di berbagai kalangan, perdebatan antara manfaat dan kerugian yang ditimbulkan oleh pemekaran wilayah.

Secara normatif adanya upaya daerah yang ingin memisahkan diri dari daerah induk untuk membentuk daerah otonom baru adalah hal yang wajar dan secara prinsip dibenarkan sepanjang sesuai dengan meka-nisme/prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ini dilakukan secara ilmiah, diharapkan dapat menghasilkan analisis yang obyektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai rencana pembentukan calon kabupaten baru ini.

B. Tujuan Kajian

Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepuluan Kundur ini bertujuan ;

1.     Menganalisis potensi wilayah calon Kabupaten Kepulauan Kundur.

2.     Menganalisis kemungkinan pembentukan Kabu-paten Kepulauan Kundur sesuai dengan indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

3.     Menganalisis kelayakan pemekaran pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dari sisi biaya dan manfaat.

C. Tinjauan Teoritis

C.1. Otonomi Daerah

Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri) dan nomos (pemerintahan) atau undang-undang. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/ daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masya-rakat itu sendiri.

Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut prakarsa dan aspirasinya dengan menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. ( Haryo Sasongko, 2001 : 12)

Pada dasarnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyeleng-garaan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan kewenangan-kewenangan untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Keberadaan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu otonomi daerah diorientasikan untuk menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat agar bisa meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. (Syaukani, 2000 : 78)

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sudah dimulai sejak bangsa ini merdeka tahun 1945, hal ini tertuang dalam Undang-undang No 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Di mana dalam Undang-undang ini mengamanat ada pembentukan Komite Nasional Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1903 telah mempelopori Undang-undang tentang Desentralisasi. (B.N Marbun, 2010)

Undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia berikutnya adalah UU Nomor 22 tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU 5 tahun 1974, UU Nomor 5 Tahun 1979, UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 tahun 2004. Perjalan otonomi daerah di Indonesia sangat tergantung pada kepada keputusan yang di ambil oleh rezim yang berkuasa.

C.2. Konsep dan Pengertian Pemekaran Daerah

Sebelum masuk pada defenisi pemekaran daerah perlu ditetapkan terlebih dahulu tentang penggunaan istilah pemekaran daerah dan pemekaran wilayah untuk menjelaskan tentang terbentuknya daerah otonom baru di Indonesia. Karena ada yang menyebut istilah pemekaran wilayah dan disebagian referensi lainnya menggunakan istilah pemekaran daerah. Dalam kajian ini menggunakan istilah pemekaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Peng-hapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau

Menurut HR. Makagansa istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonom yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan status administrasi baru daerah otonom. (Makagansa, 2008)

Pendapat lain dikemukan oleh Arif Roesman Effendy, yang mengatakan pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. (Roesman Effendy, USAID)

Kajian tentang pemaknaan pemekaran daerah pernah dilakukan Syafarudin pada tahun 2009, dalam kajian tersebut dikumpulkan berbagai makna politik tentang pemekaran daerah yang dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, makna politik dari berbagai kajian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: (Syafaruddin, 2009)

Tabel 3

Makna Politik Pemekaran Daerah

No	Aneka Makna Politik	Uraian Penjelasan
1	Politik memecah belah	Pemekaran daerah merupakan upaya pemerint  ah pusat (disokong juga
	konsentrasi	oleh elite daerah) untuk memisahkan atau memecah		belah konsentrasi,
	separatis	sisa-sisa, dan bibit sparatis yang mungkin ada dan akan muncul. Politik
		model ini ditengarai para peneliti diterapkan di daerah Aceh dan Papua.
2	Politik percepatan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk melakukan
	pembangunan	percepatan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan, layanan
		publik, infrastruktur, dan pertumbuhan perekonomian. Politik model ini
		mengacu kepada tujuan pemekaran yang  diatur dalam PP 129/2000 dan
		PP 78/2007.
3	Politik desentralisasi	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
		melaksanakan dan menduplikasi	politik desentralisasi. Politik
		desentralisasi bermakna penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah
		dan juga bermakna ”pembagian kewenangan” daerah induk ke daerah
		pemekaran baru. Politik desentralisasi di sini belum bermakna pelibatan
		civil society  dan economic society	untuk ikut mengelola pemerintahan
		secara seimbang.
4	Politik menjaga integrasi	Pemekaran daerah merupakan instrumen pusat (yang didukung daerah)
	NKRI	untuk menjaga agar NKRI tetap utuh. Pemekaran daerah pada intinya
		menata hubungan ekonomi dan politik antara pusat dan daerah. Pusat
		setuju asalkan daerah jangan minta merdeka. Politik model   ini ditengarai
		para peneliti diterapkan di daerah kaya sumber daya alam khusunya di
		daerah Aceh dan Papua.
5	Politik peningkatan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
	kesejahteraan	meningkatkan kesejahteraan rakyat. Politik model ini		mengacu kepada
		salah satu tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan
		PP 78/2007.

6	Politik peningkatan layanan	Pemekaran daerah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
	publik	meningkatkan layanan publik bagi masyarakat. Layanan publik ters		ebut
		berwujud barang atau jasa. Politik model ini mengacu kepada salah satu
		tujuan pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007
7	Politik desentralisasi	Penjelasannya sama dengan nomor 3.
8	Politik mengatasi rentang	Pemekaran dae  rah merupakan upaya (pusat dan daerah) untuk
	kendali	mendekatkan jarak pemerintah daerah dengan rakyat. Dengan demikian
		diharapkan pemerintah lebih respon dan tanggap terhadap persoalan dan
		kebutuhan rakyat. Politik model ini mengacu kepada salah satu tujuan
		pemekaran daerah yang diatur dalam PP 129/2000 dan PP 78/2007.
9	Politik pembangunan wilayah	Penjelasannya hampir sama dengan penjelasan nomor 2. Namun, makna
		ini lebih ditekankan kepada pembangun wilayah di luar pulau Jawa,
		termasuk pembangunan wilayah di daerah-daerah terpencil di perbatasan.
10	Politik percepatan	Penjelasannya sama dengan nomor 2.
	pembangunan
11	Politik kelembagaan	Pemekaran daerah merupakan bentuk perwuju dan dari penyerapan dan
	(aspirasi forum desa)	pelaksanaan aspirasi forum -forum desa yang mengusulkan pemekaran
		daerah. Hal ini sebenarnya sesuai dengan prosedur pemekaran yang
		diatur dalam PP 78/2007 yang menjelaskan bahwa usulan pemekaran
		harus berasal dari level desa yakni keputusan BPD.
12	Politik identitas etnis	Maraknya tuntuta n dan pemekaran daerah (pertahun rata  -rata terbentuk
		20-25 daerah otonomi baru) merupakan wujud mengentalkan identitas
		etnis di sebuah wilayah. Etnis tersebut, bisa meliputi etnis asli, etnis
		pendatang, etnis tua, dan etnis muda. Masin	-masing etnis membent uk
		wilayah administrasi sendiri.
13	Politik identitas agama	Pemekaran daerah (pembentukan daerah otonomi baru) merupakan upaya
		untuk memunculkan kejelasan identitas agama dominan dalam sebuah
		wilayah administrasi. Politik model ini ditengarai peneliti mar ak dilakukan di
		daerah Maluku dan Poso.
14	Politik kontestasi elite lokal	Pemekaran daerah merupakan dampak kontestasi elite lokal. Elite lokal
		yang kalah bersaing di pilkada, tidak mendapat kursi di DPRD, dan
15	Politik pengembalian	Pemekaran daerah merupakan upaya mengembalikan kejayaan sejarah
	kejayaan sejarah	daerah tersebut. Kasus ini terjadi di Pemekaran Sambas. Elite Sambas

Berdasarkan tabel di atas, kajian makna politik pemekaran daerah yang dilakukan oleh Syafarudin hasil identifikasi, inventarisasi, pemetaan, dan penjelasannya, maka makna politik yang dominan mengenai pemekaran daerah adalah (a) politik percepatan pembangunan; (b) politik identitas etnis/agama; dan (c) politik kontestasi elite lokal. Sedangkan makna politik yang dorman (minoritas) mengenai pemekaran adalah (a) politik integrasi; (b) politik uang; dan (c) politik partai memenangkan pemilu.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa secara politik pemekaran daerah ada yang memaknai secara positif tetapi ada juga yang memaknainya secara negatif. Tetapi secara prinsip tujuan daerah dimekarkan itu adalah untuk mempercepat proses pembangunan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya. Makna politik pemekaran daerah cendrung negatif disebabkan oleh perilaku sebagian elit daerah.

Kajian yang dilakukan oleh Syafarudin juga memetakan aneka makna politik pemekaran daerah ke dalam tujuh regional. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Pemetaaan Regional Aneka Makna Politik Pemekaran Daerah

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur

Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : dalam Syafarudin, 2009

Dari pemetaan tersebut terlihat seluruh Regional/ Wilayah Kepulauan di Indonesia makna politik pemekaran daerah di Indonesia dua teratias semuanya memaknai politik percepatan pembangunan dan politik desentralisasi. Data ini menunjukkan trend yang posistif dari pemekaran daerah di Indonesia.

C.3. Tinjauan Kajian Tentang Pemekaran Daerah

Banyak hasil kajian yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan pemekaran daerah di In-donesia. Mulai dari pertimbangan atau alasan daerah meminta untuk dimekarkan hinga dampak dari pemekaran daerah itu sendiri.

Beberapa faktor penyebab terjadinya pemekaran diantaranya adalah (a) faktor-faktor pendorong seperti

(1) faktor kesejarahan, (2) faktor tidak meratanya pembangunan, (3) rentang kendali pelayanan publik yang jauh, dan (4) tidak terakomodasinya representasi politik dan (b) faktor penarik, yaitu kucuran dana (fiskal) dari pusat. Sedangkan faktor yang memfalisilitasi munculnya pemekaran di antaranya adalah: (1) Proses persiapan untuk mekar, (2) Political crafting oleh para elite; (3) Kondisi perpolitikan nasional; dan (4) faktor tuntutan keamanan daerah perbatasan. (Murtir Jeddawi, 2009 : 115)

279

Menurut Muhtar Haboddin, dkk booming desen-tralisasi di masa reformasi adalah terjadinya proses pemekaran terutama di luar Pulau Jawa dan Madura. Di antara teritorial reform yaitu pemekaran, peng-gabungan dan penghapusan daerah, pemekaran daerah lebih menarik karena dampak dari pemekaran daerah banyak membuka peluang bagi masuknya pejabat-pejabat baru, ataupun jabatan politik. Alasan utama dari pemekaran daerah di antaranya, peningkatan kese-jahteraan, peningkatan pelayanan publik yang sering kali mengemuka dan menutupi motif-motif lain, terutama motif politik yang menjadi kunci utama dari pemekaran daerah. (Retnaningsih, 2008)

Berbicara tentang pemekaran daerah ada dampak positif dan negatif dari pemekaran. Dampak positif secara normatif adanya pemekaran daerah otonom, dari pendekatan lokal, akses percepatan pelayanan masyarakat akan dapat semakin cepat, karena lebih dekat dengan masyarakat. Dampak positif lainnya, alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada (walaupun dari pandangan daerah induk dan pemerintah pusat dianggap sebagai beban) kalau dikelola dengan baik oleh daerah baru maka akan memberikan implikasi positif bagi masyarakat.

Dampak negatif dari pemekaran daerah, banyak pihak menyimpulkan bahwa kebijakan pemekaran

280

daerah otonom di era reformasi mengalami kegagalan, antara lain karena pemekaran daerah tidak dapat menjawab kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Menurut Eko Prasojo (2009) persoalan pemekaran bukan hanya dominasi kepentingan politik, akan tetapi akibat inkonsistensi pemerintah pusat dalam penerapan mengenai pemekaran.

C.4.Kriteria dan Syarat Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Secara terperinci proses pemekaran daerah di In-donesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berkaitan dengan pemekaran kabupaten dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa pembentukan daerah kabupaten/kota harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Adapun syarat adminis-tratif pembentukan daerah kabupaten/kota yang harus dipenuhi meliputi:

a)    Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

b)    Keputusan Bupati/Walikota induk tentang perse-tujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

c)     Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota;

d)    Keputusan Gubernur tentang persetujuan pemben-tukan calon kabupaten/kota; dan rekomendasi Menteri.

e)    Keputusan DPRD kabupaten/kota diproses berda-sarkan aspirasi sebagian besar masyarakat

setempat.

Sedangkan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masya-rakat, dan rentang kendali penyelenggaraan peme-rintahan daerah. Syarat fisik kewilayahan bagi calon daerah pemekaran meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pembentukan kabupaten paling sedikit 5 (lima) kecamatan. Adapun tahapan pembentukan daerah baru di Indonesia adalah sebagai berikut:

a)    Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan;

b)    Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepulauan Riau

aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;

c)     Bupati/Walikota dapat memutuskan untuk menye-tujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk keputusan Bupati/ Walikota berdasarkan hasil kajian daerah;

d)    Keputusan masing-masing Bupati/Walikota sebagai-mana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Gubernur dengan melampirkan:

1.     Dokumen aspirasi masyarakat; dan

2.     Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota;

a)    Dalam hal Gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh Bupati/Walikota dan berda-sarkan hasil kajian daerah, usulan pem-bentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;

b)    Setelah adanya keputusan persetujuan dari DPRD provinsi, Gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Pre-siden melalui Menteri dengan melampirkan:

1.     Hasil kajian daerah;

2.     Peta wilayah calon provinsi;

3.     Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan Bupati/Walikota;

4.    Keputusan DPRD provinsi.

Berkaitan dengan penghapusan dan penggabungan daerah di Indonesia secara yuridis ketentuannya adalah sebagai berikut:

a)    Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyeleng-garakan Otonomi Daerah;

b)     Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c)     Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.

Kajian penyusunan naskah akademik Pembentukan Kabupaten Kepuluan Kudur Provinsi Kepulauan Riau ini berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan peraturan ini ada penilaian syarat teknis yang terdiri dari 11 faktor dan 35 indikator. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur					281
Provinsi Kepulauan Riau
				Tabel 5
		Faktor dan Indikator Dalam Rangka Pembentukan Daerah Otonom Baru
		FAKTOR		INDIKATOR
	1.	Kependudukan	1.	Jumlah penduduk.
			2.	Kepadatan penduduk.
	2.	Kemampuan Ekonomi	3.	PDRB non migas perkapita.
			4.	Pertumbuhan ekonomi.
			5.	Kontribusi PDRB non migas.
	3.	Potensi daerah	6.	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per. 10.000 penduduk.
			7.	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.
			8.	Rasio pasar per 10.000 penduduk
			9.	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.
			10.	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.
			11.	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.
			12.	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.
			13.	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.
			14.	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor
			15.	atau perahu atau perahu motor atau kapal motor.
				Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.
			16.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.
			17.	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA te rhadap
			18.	penduduk usia 18 tahun ke atas.
				Persentase pekerja yang	berpendidikan minimal S-1 terhadap
			19.	penduduk usia 25 tahun ke atas.
				Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
	4.	Kemampuan Keuangan	20.	Jumlah PDS.
			21.	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.
			22.	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.
	5.	Sosial Budaya	23.	Rasio sarana peribadatan per 10,000 penduduk.
			24.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.
			25.	Jumlah balai pertemuan.
	6.	Sosial Politik	26.	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang
			27.	mempunyai hak pilih.
				Jumlah organisasi kemasyarakatan.
	7.	Luas Daerah	28.	Luas wilayah keseluruhan.
			29.	Luas wilayah, efektif yang dapat dimanfaatkan
	8.	Pertahanan	30.	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah.
			31.	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
	9.	Keamanan	32.	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
	10.	Tingkat Kesejahteraan	33.	Indeks Pembangunan Manusia.
		masyarakat
	11.	Rentang Kendali	34.	Rata -rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat
			35.	pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota)
				Rata -rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan
				ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten / kota).

Sumber : Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

Setiap faktor dan indikator yang menjadi penilian teknis tersebut di hitung dengan cara yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom.

282			Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur
			Provinsi Kepulauan Riau
			Tabel 6
			Bobot Masing-Masing Faktor Dan Indikator
	No		Faktor Dan Indikator	Bobot
	1	Kependudukan		20
		1.	Jumlah penduduk.	15
		2.	Kepadatan penduduk.	5
	2	Kemampuan Ekonomi		15
		1.	PDRB non migas perkapita.	5
		2.	Pertumbuhan ekonomi.	5
		3.	Kontribusi PDRB non migas.	5
	3	Potensi daerah		15
		1.	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	2
		2.	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk.	1
		3.	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
		4.	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	1
		5.	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	1
		6.	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	1
		7.	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	1
		8.	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	1
		9.	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu	1
			atau perahu motor atau kapal motor.
		10.	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	1
		11.	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	1
		12.	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk	1
			usia 18 tahun ke atas.
		13.	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia	1
			25 tahun ke atas.
		14.	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.	1
	4	Kemampuan Keuangan		15
		1.	Jumlah PDS.	5
		2.	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	5
		3.	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	5
	5	Sosial Budaya		5
		1.	Rasio sarana peribadatan per 10,000 penduduk.	2
		2.	Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.	2
		3.	Jumlah balai pertemuan.	1

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur	283
Provinsi Kepulauan Riau

D. Hasil Penelitian

D.1. Rekapitulasi Penghitungan Indikator Rencana

Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur

Selanjutnya gambaran calon Kabupaten Kepulauan Kundur dengan merujuk pada variabel- variabel dan indikator-indikator PP No.78 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8

Gambaran Kondisi Calon Kabupaten Kepulauan Kundur Berdasarkan Data Olahan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

No	Faktor	Indikator		Nilai Calon Kabupaten
				Kundur Kepulauan
1.	Kependudukan	Jumlah Penduduk		90.423
		Kepadatan Penduduk		67,86/Km²
2.	Kemampuan Ekonomi	PDRB Non Migas Perkapita		20171810,82
		Pertumbuhan Ekonomi		7,88 %
		Kontribusi PDRB Non Migas		2,69 %
3.	Potensi Daerah	Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank		3,21
		per 10.000 penduduk		134,7024
		Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000
		penduduk		0,8884730
		Rasio pasar per 10.000 penduduk
		Rasio sekolah SD per penduduk usia SD		0,006763
		Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP		0,006490
		Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA		0,003781
		Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk		27,094870
		Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk		32,84562
		Persentase rumah tangga yang mempunyai		78,71
		kendaraan bermotor atau perahu atau perahu
		motor atau kapal motor		81,28
		Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah
		rumah tangga		12,41056 Km
		Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan
		bermotor		11,3660062
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal
		SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas		1,5912
		Persentase pekerja yang berpendidikan minimal
		S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas		148,19238
		Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4.	Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS		191,318,726,392
		Rasio PDS terhadap jumlah penduduk		2.115.819,28
		Rasio PDS terhadap PDRB non migas		9.484,46
5.	Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk		29,85965
		Rasio fasilitas lapangan ola	hraga per 10.000	17,14165
		penduduk
		Jumlah balai pertemuan		163
6.	Sosio Politik	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif		0,993613
		penduduk yang mempunyai hak pilih
		Jumlah organisasi kemasyarakatan		19 Buah
7.	Luas Daerah	Luas wilayah keseluruhan		5.844,62 Km²
		Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan		266,5 ha
8.	Pertahanan	Rasio jumlah personil aparat pertahanan		0,010950
		terhadap luas wilayah
		Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut		1
		pandang pertahanan
9.	Keamanan	Rasio jumlah personil keamanan terhadap		7,96257
		jumlah penduduk
10.	Tingkat Kesejahteraan	Indeks Pembangunan Manusia		73,15
	Manusia
11.	Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan		42,498
		ke pusat pemerintahan (provinsi atau
		kabupaten/kota)
		Rata-rata waktu perjalanan	dari kabupaten/kota	65 menit
		atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi
		atau kabupaten/kota)

Sumber Data : Hasil Penelitian 2012

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur	285
Provinsi Kepulauan Riau

D.2. Penilaian Kelayakan Rencana Pemekaran

Kabupaten Kepulauan Kundur

Berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 disebutkan bahwa penilaian atau proses scoring terhadap indikator dilakukan dengan dua cara yaitu melalui metode kuota dan metode rata-rata, yaitu membandingkan nilai daerah induk dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah

selevel di sekitarnya. Untuk menilai calon Kabupaten Kepulauan Kundur data -data tentang indikator-indikator Kabupaten Kepulauan Kundur dan kabupaten induk Kabupaten Karimun dibandingkan dengan rata-rata nilai dari dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau.

Hasil dari penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.38 dan tabel 4.39 di bawah ini, yang menggambarkan hasil penilaian berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007.

Tabel 9

Rekapitulasi Penghitungan Indikator

Rencana Pemekaran Kabupaten Kepulauan Kundur

No	Faktor Dan Indikator	Bobot	Skor	Bobot X
				Skor
1.	Kependudukan
	Jumlah Penduduk	15	5	75
	Kepadatan Penduduk	5	5	25
	Subtotal Skor Faktor Kependudukan			100
2.	Kemampuan Ekonomi
	PDRB Non Migas Perkapita	5	5	25
	Pertumbuhan Ekonomi	5	5	25
	Kontribusi PDRB Non Migas	5	5	25
	Subtotal Skor Faktor Kemampuan Ekonomi			75
3.	Potensi Daerah
	Rasio Bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2	5	10
	Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 penduduk	1	5	5
	Rasio pasar per 10.000 penduduk	1	5	5
	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1	5	5
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1	5	5
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1	4	4
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1	5	5
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1	5	5
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan  bermotor atau	1	5	5
	perahu atau perahu motor atau kapal motor
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1	5	5
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1	5	5
	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap	1	3	3
	penduduk usia 18 tahun ke atas

286	Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur
	Provinsi Kepulauan Riau

Kajian Akademik Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur	287
Provinsi Kepulauan Riau

Sumber : Data Penelitian 2012

Dari tabel di atas kita lihat bahwa skor total calon Kabupaten Kepulauan Kundur sementara berdasarkan data terakhir yang diperoleh adalah sebesar 411 (masuk kategori mampu), dengan perolehan total nilai per indikator sebagai berikut:

1.     Faktor kependudukan sebesar 100

2.     Faktor ekonomi sebesar 75

3.     Faktor potensi daerah sebesar 64

4.     Faktor kemampuan keuangan sebesar 35

5.     Faktor sosial budaya sebesar 25

6.     Faktor sosial politik sebesar 15

7.     Faktor luas daerah sebesar 25

8.     Faktor pertahanan sebesar 25

9.     Faktor keamanan sebesar 10

10. Faktor tingkat kesejahteraan sebesar 25

11. Faktor rentang kendali sebesar 15

Berdasarkan data di atas skor total calon Kabupaten Kepulauan Kundur berjumlah 411, masuk kategori Mampu. Kemudian empat faktor determinasi untuk menilai kelayakan pemekaran suatu daerah, yakni (1) Indikator Kependudukan, (2) Indikator Kemampuan Ekonomi, (3) Indikator Potensi Daerah, dan (4) Indikator Kemampuan Keuangan juga melawati nilai yang disyaratkan. Kabupaten induk skor totalnya berjumlah 425, masuk kategori Sangat Mampu. Empat faktor determinasi juga melewati nilai yang disyaratkan.

E.    Kesimpulan

Hasil kajian akademik pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepuluaun Riau berdasarkan penilai teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, skor totalnya berjumlah 411 dengan katagori mampu, peroleh faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 69 dan faktor kemampuan keuangan 45

Penilaian teknis kabupaten induk Kabupaten Karimun berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 425 dengan katagori mampu, dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 60.

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 calon Kabupaten Kepulauan Kundur dinyatakan layak untuk dijadikan daerah otonom. Karena pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur total nilai kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Karimun juga masuk dalam kategori mampu dengan nilai 411

Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepul-uaun Kundur ini menyaran hal-hal berikut :

a.     Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk diharapkan untuk membentukan kecamatan baru agar tetap terpenuhi syarat sebagai sebuah kabupaten yaitu minimal memiliki 5 (lima) kecamatan sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

b.     Upaya atau gerakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengikuti mekanisme dan prosedur yang disyaratkan oleh PP No. 78 Tahun 2007.

c.     Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tututan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan rakyat.

d.     Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengedepan keutuhan masyarakat, seluruh pihak yang berke-pentingan diharapkan saling bersinergi. Hasil kajian akademik pembentukan calon Kabupaten Kepulauan Kundur Provinsi Kepuluaun Riau berdasarkan penilai teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Peng-gabungan Daerah, skor totalnya berjumlah 411 dengan katagori mampu, peroleh faktor penentu untuk total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 69 dan faktor kemampuan keuangan 45

e.     Penilaian teknis kabupaten induk Kabupaten Karimun berdasarkan data yang diperoleh adalah sebesar 406 (mampu), dengan perolehan total nilai indikator faktor kependudukan sebesar 100, faktor ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 60.

f.       Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan penilaian teknis menurut PP No. 78 Tahun 2007 calon Kabupaten Kepulauan Kundur dinyatakan layak untuk dijadikan daerah otonom. Karena pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur total nilai kabupaten induk Kabupaten Kepulauan Karimun juga masuk dalam kategori mampu dengan nilai 411.

F.    Saran

Kajian akademik pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur ini menyaran hal-hal berikut :

a.     Kabupaten Karimun sebagai kabupaten induk diharapkan untuk membentukan kecamatan baru agar tetap terpenuhi syarat sebagai sebuah kabupaten yaitu menimal lima kecamatan sebelum pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur.

b.     Upaya atau gerakan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengikuti mekanisme dan prosedur yang disyaratkan oleh PP No. 78 Tahun 2007.

c.     Perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur dimaknai dalam rangka mengaktualisasikan aspirasi dan tututan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani kepentingan rakyat.

d.     Proses perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur diharapkan mengedepan keutuhan masyarakat, seluruh pihak yang berke-pentingan diharapkan saling bersinergi.

G. DAFTAR PUSTAKA

Arif Roesman Effendy, dalam Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota, USAID & DRSP

B.N. Marbun, 2010, Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan realita, Pustaka sinar Harapan, Jakarta

Bappeda Provinsi Riau, 2011, Kajian Dampak Daerah Pemekaran Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Pembangunan Di Provinsi Riau

Makagansa , HR. 2008. Tantangan Pemekaran Daerah. Jogjakarta, Penerbit Fuspad

Murtir Jeddawi, 2009, Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris), Total Media.

Muchtar H dalam Retnaningsih, 2008 (editor) Penataan Daerah, Percik Salatiga

Said Saile ; 2009 ; Pemekaran Wilayah Sebagai Buah Demokrasi di Indonesia.

Sasongko, Haryo, 2001. Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah, Kedaulatan Rakyat,Yogyakarta.

Syaukani HR, 2000, Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, Gerbang Dayaku, PercetakanKabupaten Kutai-Kalimantan Timur, Samarinda.

Syafarudin, 2009, Pemetaan Makna Politik Pemekaran

Daerah Di Indonesia